Mengini

"Gerakan RP1.000 untuk Pemulangan TKI Terlantar" yang memulai aksinya di Bunderan HI, Rabu,(12/1). itu digagas oleh Migrant Care dan didukung berbagai kalangan yang ikut peduli dengan nasib TKI.

"Dibutuhkan sekitar RP1,7 miliar untuk memulangkan ke-200 TKI dari Arab itu," kata Direktur Migrant Care Anis Hidayah 

Anis mengaku optimis dana sejumlah itu akan dapat terkumpul dari gerakan yang akan berlangsung selama seminggu ke depan.

Me4nurut Anis Pemerintah seharusnya dapat menyediakan dana tersebut, karena jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan anggaran dinas kepresidenan misalnya.

"Jumlah RP1,7 miliar itu hanya 0,9 persen dari anggaran SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) ke luar negeri," ujar Anis.

Sekitar 100 orang relawan berkeliling di sekitar Bunderan HI menyodorkan kotak-kotak sumbangan kepada pengguna jalan.

Dalam waktu sekitar satu jam, Anis menyebut antusiasme warga yang melintas sangat besar.

"Tidak hanya pengguna mobil pribadi tapi penumpang taksi, supir, tukang ojek, supir truk juga dengan antusias menyumbang," ujarnya.

Anis menyebut gerakan itu "terpaksa" ia lakukan mengingat para TKI yang terlantar di Arab Saudi telah tiga bulan bertahan hidup di kolong jembatan dalam kondisi memprihatinkan.

"Apapun status mereka, mereka tetaplah warga negara Indonesia. Secara konstitusional negara tetap punya kewajiban untuk memulangkan mereka," tegasnya.

Namun hingga kini ia melihat belum ada upaya mobilisasi anggaran untuk pemulangan mereka oleh pemerintah sehingga kalangan masyarakat sipil mengambil tindakan sendiri.

"Ironisnya, setiap tahun TKI menyumbangkan penghasilan negara bukan pajak sebesar Rp600 miliar dari biaya perlindungan sebesar 15 dolar AS yang dibayarkan sebelum berangkat," katanya.

Ditambah dengan penghasilan devisa dari seluruh TKI yang diperkirakan mencapai 7,15 miliar dolar AS, Anis menyebut seharusnya sudah sepatutnya pemerintah memberi perhatian seperti melakukan pemulangan mereka yang terlantar di luar negeri.

Sayang, pemerintah kita hanya sibuk dengan kepentingan politik dan kekuasaan belaka serta sibuk dengan tuntutan kenaikan gaji semata tanpa pernah peduli dengan nasib warganya.

Kalangan elit politis hanya mementingkan kedudukan dan pencitraan, sehingga masalah sipil terabaikan, hal inilah yang membuat para TKI di sepelekan di negeri orang karena pemerintah tak pernah serius mengurusinya. 

Jika memang pemerintah tak menghendaki warganya bekerja sebagai TKI di luar negeri..kenapa PJTKI tetap di buka dan di ijinkan mengirim tenaga kerja ? Devisa..

Tetapi ketika mereka diperlakukan semena-semena dan terlantar mengapa pemerintah berpaling muka dan enggan..?

source: Era baru news dan berbagai sumber

Silahkan Baca Info Terkait